.gif)
Pektrum Id Paris, 26 Juli 2025 — Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis secara resmi akan mengakui Negara Palestina. Pernyataan tegas ini sejalan dengan komitmen historis Prancis terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah. Macron menyatakan bahwa pengumuman resmi tersebut akan disampaikan dalam pidato di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September mendatang.
"Dengan memegang komitmen historis Prancis terhadap perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina," ujar Macron dalam pernyataannya.
Presiden Macron menekankan bahwa prioritas mendesak saat ini adalah mengakhiri perang yang berkecamuk di Gaza dan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terdampak. Ia menyuarakan seruan untuk segera memberlakukan gencatan senjata, membebaskan semua sandera, serta mengirimkan bantuan dalam skala besar ke Gaza.
“Perdamaian itu mungkin,” tegas Macron, seraya menambahkan bahwa untuk mencapainya dibutuhkan langkah-langkah konkret, termasuk demiliterisasi Hamas, jaminan keamanan, dan rekonstruksi Gaza secara menyeluruh.
Macron juga menegaskan bahwa pengakuan atas Negara Palestina harus diiringi dengan jaminan bahwa negara tersebut akan menerima demiliterisasi dan secara penuh mengakui eksistensi Israel. Hal ini, menurutnya, penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan jangka panjang bagi semua pihak di kawasan tersebut.
“Tidak ada alternatif lain,” tegasnya. “Rakyat Prancis menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Merupakan tanggung jawab kita — sebagai warga negara Prancis, bersama warga Israel, Palestina, serta mitra Eropa dan internasional — untuk membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin.”
Sebagai bagian dari langkah diplomatik ini, Macron juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengirim surat kepada Presiden Otoritas Palestina untuk menyampaikan tekadnya dalam mendorong proses pengakuan negara Palestina dan mendukung masa depan yang damai bagi kawasan tersebut.
Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat dari Eropa kepada komunitas internasional bahwa solusi dua negara tetap menjadi jalan utama menuju perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.
