.gif)
Spektrum Id Jakarta — Dalam acara Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemaparan mendalam mengenai krisis layanan kesehatan di Indonesia yang berakar dari minimnya tenaga medis dan keterbatasan infrastruktur. Ia menegaskan bahwa masalah terbesar dalam sistem kesehatan Indonesia saat ini adalah tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti stroke, jantung, dan kanker—yang mencapai hampir satu juta kematian setiap tahun.
“Saya sampaikan ke Pak Presiden, yang paling besar itu stroke dan jantung. Stroke 300 ribu, jantung 250 ribu per tahun. Tapi kalau kita lihat pengalaman COVID, yang tercatat hanya sepertiga. Jadi real-nya mungkin 750.000 hingga 900.000 orang meninggal setiap tahun karena dua penyakit ini,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Budi menekankan pentingnya desentralisasi layanan kesehatan. Ia mengangkat fakta bahwa sebagian besar layanan seperti operasi jantung masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Hingga 2022, hanya 43 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki fasilitas kateterisasi jantung. Kini, dalam waktu 1,5 tahun, jumlahnya sudah meningkat menjadi 112 kabupaten/kota.
“Kalau orang kena serangan jantung di Nias, tidak mungkin dibawa ke Medan dan bisa tertolong dalam 8 jam. Itu sebabnya kita harus pasang fasilitas kateterisasi di setiap kabupaten/kota, bukan hanya di provinsi,” tegasnya.
Budi juga mengungkap kisah menyentuh saat meresmikan layanan bedah jantung di Papua. Seorang Sekda yang pernah nyaris kehilangan nyawa karena antrean operasi di Jakarta, kini merasa bersyukur karena bisa mendapatkan layanan di wilayahnya sendiri.
Investasi Besar: Alat Sudah, Dokternya?
Melalui pinjaman sebesar 4 miliar dolar AS (sekitar Rp60 triliun) dari Bank Dunia, Kemenkes kini tengah melengkapi RSUD di seluruh Indonesia dengan alat kesehatan canggih seperti cath lab, CT scan, MRI, dan laboratorium anatomi patologi. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2027.
Namun, tantangan terbesar bukan lagi soal alat, melainkan tenaga medis.
“Kalau alat sudah kita siapkan, tapi dokternya tidak ada, percuma. Ada yang merah, hijau, dan kuning. Yang kuning itu alatnya sudah ada, tapi dokternya tidak ada,” ucapnya.
Menurut perhitungan terbaru Kemenkes, Indonesia membutuhkan tambahan 70 ribu dokter spesialis dalam 10 tahun ke depan. Dengan kapasitas produksi saat ini yang hanya 2.700 per tahun, butuh waktu 26 tahun untuk menutup gap tersebut—dan itu belum memperhitungkan distribusi dan biaya.
“Kita sebentar lagi 80 tahun merdeka. Kalau begini terus, sampai 100 tahun pun belum tercapai. Sementara 1 juta rakyat meninggal setiap tahun. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu nanti di akhirat?” katanya dengan nada prihatin.
Masalah distribusi juga menjadi sorotan. Banyak daerah masih kekurangan dokter spesialis karena konsentrasi tenaga medis hanya di kota-kota besar.
Untuk menjawab tantangan ini, Kemenkes bersama Kemendikbudristek menggagas reformasi besar pada sistem pendidikan kedokteran. Salah satunya dengan memperluas sentra pendidikan berbasis rumah sakit. Targetnya, 400 hingga 500 rumah sakit di seluruh Indonesia bisa menjadi tempat pendidikan spesialis.
Budi juga menggandeng organisasi internasional seperti ACGME (Amerika) dan Royal College of London (Inggris) untuk membantu membangun sistem pendidikan spesialis yang berstandar global. Langkah ini diharapkan bisa melipatgandakan produksi dokter spesialis menjadi 30.000 hingga 40.000 per tahun.
“Saat ini kita hanya produksi 2.700. Bandingkan dengan Amerika 41.000, Inggris 12.000. Kalau kita mau kejar ketertinggalan, harus berani ubah paradigma. Kalau negara lain bisa, kita juga harus bisa,” tegasnya.
Budi menutup pidatonya dengan menyampaikan bahwa semua upaya ini bukan sekadar target administratif, tapi menyangkut nyawa manusia.
“Kalau kita tidak berbuat apa-apa, 20 juta orang akan meninggal dalam 20 tahun ke depan. Saya mohon maaf kalau bicara saya terlalu lugas. Tapi niat saya hanya satu: menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Indonesia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama,” pungkasnya disambut tepuk tangan peserta.
Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tenaga Medis menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempercepat lompatan besar dalam sektor kesehatan. Target besar telah dicanangkan. Kini tinggal konsistensi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapainya.
