.gif)
Soektrum Id -Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menyampaikan pidato tegas dalam Konferensi Internasional tentang Implementasi Solusi Dua Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi. Dalam pidatonya, Guterres menekankan urgensi nyata dan moral untuk mewujudkan perdamaian berkeadilan antara Israel dan Palestina.
“Selama beberapa dekade, diplomasi Timur Tengah lebih merupakan proses daripada perdamaian,” tegas Guterres di hadapan para pemimpin dunia. Ia menyampaikan bahwa rakyat di lapangan telah terlalu lama mendengar janji kosong tanpa tindakan nyata, sementara aneksasi dan penghancuran terus berlangsung.
Menurut Guterres, solusi dua negara—Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dan aman dalam batas pra-1967, dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama—adalah satu-satunya jalan yang realistis, adil, dan berkelanjutan. Ia menyatakan dengan lugas: “Kenegaraan bagi Palestina adalah hak, bukan hadiah. Dan penolakannya hanya akan menjadi hadiah bagi para ekstremis.”
Lebih lanjut, Guterres mengajukan pertanyaan tajam kepada mereka yang menolak solusi dua negara: “Apa alternatifnya? Realitas satu negara di mana warga Palestina dipaksa hidup dalam ketidaksetaraan di bawah pendudukan?” Ia menegaskan bahwa skenario semacam itu bukanlah perdamaian, bukan keadilan, dan jelas bertentangan dengan hukum internasional.
Dalam seruannya, Guterres mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah konkret, termasuk:
-
Mengakhiri kekerasan dan aktivitas permukiman ilegal,
-
Menolak pemindahan paksa dan segala bentuk pembersihan etnis,
-
Memastikan akuntabilitas atas kejahatan dan pelanggaran hukum internasional,
-
Memulihkan dialog politik yang kredibel dan bermartabat.
Guterres juga mengingatkan bahwa tidak ada yang membenarkan serangan teror Hamas pada 7 Oktober, namun juga tidak ada yang dapat membenarkan skala kehancuran dan penderitaan rakyat Gaza. Ia mendesak gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera tanpa syarat, dan akses penuh bagi bantuan kemanusiaan. “Ini bukan prasyarat perdamaian. Ini adalah fondasinya,” ujar Guterres.
Menyoroti situasi lebih luas, Guterres menyebut bahwa pendudukan atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, adalah ilegal dan harus diakhiri. Pernyataan ini merujuk pada pendapat penasihat Mahkamah Internasional yang kembali ditegaskan pada Juli 2024.
Guterres menolak dikotomi palsu antara keamanan Israel dan kenegaraan Palestina. “Tidak ada keamanan dalam pendudukan,” ucapnya. Ia menyerukan agar Israel kembali berkomitmen pada solusi dua negara dan menghentikan seluruh tindakan yang menghalanginya. Sementara itu, komunitas internasional juga harus mendukung persatuan internal Palestina dan reformasi yang dilakukan oleh Otoritas Palestina.
Menutup pidatonya, Guterres menekankan pentingnya berbicara dengan satu suara melawan semua bentuk teror, kebencian, dan kekerasan. “Saatnya bertindak dengan prinsip dan kegigihan. Waktu terus berjalan, dan harapan tidak boleh dibiarkan pupus,” tutupnya.
