.gif)
Spektrum Id Yogyakarta, 8 Juli 2025 — Wakil Presiden Republik Indonesia menghadiri acara Rembuk Tani Menuju Swasembada Gula Nasional yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kemandirian pangan, khususnya di sektor gula. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Presiden didampingi langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang menunjukkan komitmen kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung agenda besar pertanian nasional.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi IV DPR RI yang turut hadir sejak pagi hari dan satu pesawat dengannya. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR, khususnya Komisi IV yang membidangi pertanian, dalam memastikan kelancaran program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pertanian dan pangan.
“Ini penting sekali untuk sinergi pemerintah dengan legislatif. Dan sebagai pembantu presiden, kita ingin memastikan program-program beliau terutama untuk pertanian, swasembada ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Wakil Presiden.
Dalam dialog yang dilakukan bersama para petani dan pelaku sektor pertanian, Wakil Presiden menyerap berbagai aspirasi terkait persoalan pengairan, hama, pupuk, benih, hingga mekanisme kartu tani. Seluruh masukan tersebut, menurutnya, akan segera ditindaklanjuti bersama kementerian teknis terkait.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menargetkan swasembada gula konsumsi akan tercapai paling lambat tahun 2027–2028. Bahkan, untuk tahun depan, swasembada gula sudah mulai diwujudkan secara bertahap.
Lebih lanjut, Wakil Presiden memuji perkembangan teknologi pertanian yang ditunjukkan oleh BUMN pupuk, seperti penggunaan drone dan mekanisasi pertanian modern, sebagai solusi menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan hama.
“Mekanisasi itu penting sekali untuk meningkatkan produktivitas. Distribusi pupuk jangan sampai telat, ini semua sudah ditindaklanjuti oleh Pak Menteri,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan komitmen kuat dari parlemen untuk terus mendorong pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, termasuk beras dan gula. Ia menegaskan bahwa Komisi IV menolak praktik impor dan mendorong adanya percepatan bantuan bagi petani.
“Intinya jangan ada impor-impor lagi. Kami mendorong agar Kementerian Pertanian dan seluruh pihak terkait dapat memberikan bantuan sebanyak mungkin kepada petani sehingga swasembada bisa segera tercapai,” kata Titiek.
Menanggapi kritik dan keluhan petani yang sebelumnya disampaikan saat kunjungan kerja DPR ke Madiun, Titiek menekankan bahwa Komisi IV tidak hanya mendukung tetapi secara aktif mendorong pemerintah agar kebijakan swasembada dijalankan secara konkret.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula kebijakan baru terkait pembiayaan petani, yang tidak lagi dibebankan kepada petani, melainkan ditanggung oleh pabrik atau offtaker. Ketua Komisi IV meminta agar kebijakan tersebut segera disosialisasikan agar pabrik-pabrik dapat segera menyerap hasil panen masyarakat.
Acara ini menjadi momentum penting dalam menggalang kekuatan nasional menuju kedaulatan pangan, dan menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dan DPR dalam menjawab tantangan di sektor pertanian secara bersama-sama.
