.gif)
Spektrum Id 29 Juli 2025 New York – Dalam Konferensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penyelesaian Damai Palestina, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Aminata Nasir, menyerukan tindakan konkret komunitas internasional demi mewujudkan solusi dua negara. Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan para pemimpin dunia, Aminata menekankan pentingnya menjaga momentum pascakonferensi dan menghindari penggunaan veto terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB.
“Konferensi ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah-langkah nyata yang harus kita ambil bersama. Salah satu kuncinya adalah memastikan Palestina dapat menjadi anggota penuh PBB. Indonesia mendesak agar tidak ada satu pun pihak yang memveto keanggotaan tersebut,” tegasnya.
Sebagai ketua bersama Kelompok Kerja 2 tentang Keamanan bersama Italia, Indonesia telah mengidentifikasi empat fokus utama berdasarkan lebih dari 30 masukan dari negara, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan:
-
Jaminan Keamanan Setara dan Kredibel: Melalui penghentian kekerasan, pengakuan hak keamanan bagi kedua pihak, serta dukungan terhadap gencatan senjata permanen.
-
Penguatan Otoritas Palestina: Termasuk pembentukan otoritas transisi di Gaza dan kerangka koordinasi internasional untuk memperkuat struktur keamanan dan kepolisian Palestina yang efisien dan mandiri.
-
Transisi Tanggung Jawab Keamanan: Negara-negara anggota menyerukan upaya terstruktur untuk mengalihkan tanggung jawab keamanan internasional kepada pasukan keamanan Otoritas Palestina, serta menjaga kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan.
-
Penolakan terhadap Pemindahan Paksa dan Aneksasi: Terdapat konsensus luas menolak perubahan status demografis atau teritorial, termasuk di Gaza dan Yerusalem Timur, guna menjaga landasan fisik dan hukum bagi solusi dua negara.
Aminata juga menyoroti pentingnya membangun arsitektur keamanan regional yang inklusif, terinspirasi dari model OSCE di Eropa dan ASEAN di Asia Tenggara, untuk memelihara kepercayaan dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Menjelang akhir pidatonya, Wamenlu RI menyampaikan apresiasi kepada Prancis atas keputusan beraninya mengakui Negara Palestina. “Di saat persuasi gagal membujuk pihak-pihak yang berseberangan untuk menghentikan pelanggaran terhadap hukum internasional, hanya tindakan nyata yang dapat menunjukkan jalan yang benar,” ujarnya dengan tegas.
Indonesia, lanjutnya, mendorong negara-negara lain untuk mengikuti langkah Prancis. “Kini bukan saatnya ragu, melainkan bertindak. Solusi dua negara bukan hanya pilihan moral dan politik, tetapi kewajiban hukum dan kemanusiaan global.”
Pernyataan tegas Indonesia ini memperkuat posisi diplomatiknya sebagai salah satu negara terdepan dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian abadi di kawasan.
