.gif)
Jakarta, 24 Januari 2026 — Komisi IV DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor perikanan budi daya sebagai salah satu pilar utama swasembada pangan nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) Curug Barang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Jumat (24/1).
Kunjungan kerja ini dihadiri jajaran Komisi IV DPR RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, serta para pembudidaya ikan. Kegiatan tersebut bertujuan meninjau langsung kondisi balai sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan perikanan budi daya berbasis potensi daerah.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, Tb Haeru Rahayu, menyampaikan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra budi daya ikan air tawar. Kualitas sumber air yang baik serta ketersediaan lahan yang memadai menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan produksi ikan, khususnya komoditas nila dan lele.
“KKP akan terus mendorong penguatan kebijakan perikanan budi daya dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar potensi ini dapat dimaksimalkan. Ke depan, nila dan lele akan menjadi salah satu komoditas andalan dalam mendukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis,” ujar Dirjen Perikanan Budi Daya yang akrab disapa Tebe dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (24/1).
Terkait aspek pendukung produksi, Tebe menjelaskan bahwa KKP terus melakukan berbagai langkah perbaikan, termasuk penguatan sistem penyediaan pakan ikan. Masukan dari Komisi IV DPR RI, pemerintah daerah, dan para pembudidaya disebut menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan perikanan budi daya ke depan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan bahwa sektor perikanan budi daya memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, budi daya ikan merupakan sektor yang sangat prospektif karena dapat dikembangkan di berbagai wilayah serta memiliki nilai gizi tinggi yang dibutuhkan masyarakat.
“Budidaya ikan adalah sektor yang mudah dikembangkan dan memberikan kontribusi besar bagi pemenuhan gizi masyarakat. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Yohan.
Komisi IV DPR RI juga mendorong penguatan sinergi antara KKP, pemerintah daerah, dan Badan Gizi Nasional agar ikan dapat menjadi bagian yang konsisten dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Di sisi lain, Kepala BBIAT Curug Barang Pandeglang, Erwin Damayanto, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan DPR RI serta KKP. Ia berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pengembangan perikanan budi daya di Pandeglang sekaligus memperkuat perannya sebagai daerah penyangga kebutuhan ikan nasional.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat budidaya perikanan nasional untuk menopang ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas budi daya juga diharapkan dapat mengurangi tekanan penangkapan ikan di alam sehingga keberlanjutan sumber daya perikanan tetap terjaga.
