.gif)
Spektrum Id Surabaya, Jawa Timur – Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, memimpin rapat konsolidasi Program Prioritas Nasional di bidang pangan bersama jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat TNI/Polri di Jawa Timur, Rabu (20/8).
Dalam rapat yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, Pangdam, Kapolda, bupati, wali kota, hingga perwakilan kementerian terkait tersebut, Zulkifli menekankan percepatan distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar masuk langsung ke pasar tradisional. Hal ini menjadi perhatian khusus karena BPS akan melakukan survei kemiskinan bulan depan, sementara pasokan SPHP di sejumlah daerah masih dinilai minim.
“SPHP harus segera dipercepat. Jangan hanya menggelar pasar murah, tetapi harus masuk pasar-pasar tradisional. Ini penting agar masyarakat merasakan langsung dampaknya,” tegas Zulkifli.
Dalam paparannya, Zulkifli mengungkapkan kondisi pangan nasional tahun ini diperkirakan surplus 2,5–2,8 juta ton setara beras hingga akhir 2025. Bulog tercatat sudah menyerap 2,8 juta ton beras dari petani, sementara stok beras saat ini mencapai 3,9 juta ton. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan Indonesia tidak perlu impor beras pada tahun ini.
Selain soal beras, rapat juga membahas percepatan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Hingga Agustus ini, sudah 20 juta penerima yang terlayani, dan diharapkan jumlah tersebut meningkat setelah terbitnya peraturan presiden terkait tata kelola MBG.
Program lain yang menjadi sorotan adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Zulkifli menyebut Kopdes bukan hanya soal bantuan dana, melainkan pemberdayaan masyarakat desa melalui keberpihakan BUMN, perbankan, hingga pemerintah daerah.
“Rakyat kita harus kuat dan berdaya. Bantuan pangan itu penting, tetapi tidak boleh jadi ketergantungan. Melalui Kopdes, kita ingin anak muda di desa bisa produktif dan kreatif,” jelasnya.
Rapat konsolidasi juga menyinggung soal infrastruktur pangan, mulai dari percepatan pembangunan irigasi, optimalisasi pupuk, hingga penanganan sampah melalui rencana Keputusan Presiden (Kepres).
Di akhir pertemuan, Zulkifli menegaskan bahwa program prioritas pangan ini merupakan bagian dari “era baru” kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada kemandirian pangan, pemberdayaan rakyat, dan transformasi tata kelola ekonomi berbasis Pancasila.
“Tugas ini bukan hanya soal prestasi, tapi kewajiban kita. Memberi makan 82 juta rakyat mulai dari ibu hamil, balita, hingga anak sekolah adalah pekerjaan raksasa. Karena itu, semua pihak harus bekerja bersama,” pungkasnya.
