.gif)
Spektrum Id Jakarta, 28 Agustus 2025 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih dan adil menjadi syarat utama bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 yang mengusung tema “Produk Lokal Mengglobal”, di Jakarta, Kamis (28/8).
Hadir dalam acara ini jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, para duta besar negara sahabat, serta ratusan bupati anggota Apkasi dari seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa sejarah peradaban dunia menunjukkan tiga unsur yang membuat sebuah negara bertahan ratusan tahun: tentara yang kuat, aparat keamanan yang andal, dan pemerintahan yang unggul.
“Tidak ada rakyat yang sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah,” tegas Prabowo.
Ia mengingatkan para bupati dan wali kota agar memimpin dengan integritas tinggi, dekat dengan rakyat, serta berani menolak praktik korupsi. “Kalau saudara ingin dicintai rakyat, jalankan pemerintahan yang bersih dan adil,” ujarnya.
Presiden mencontohkan keberhasilan salah satu bupati yang mampu melakukan efisiensi sebesar Rp462 miliar, kemudian mengalokasikannya untuk pembangunan irigasi guna mendukung ketahanan pangan.
Menurut Prabowo, efisiensi bukan berarti mengurangi transfer daerah, melainkan memastikan setiap rupiah dipakai untuk kepentingan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar ke daerah:
-
Rp171 triliun pada tahun ini,
-
meningkat menjadi Rp330 triliun pada 2026 untuk program-program desa.
Salah satu prioritas utama adalah program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.
“Republik Indonesia baru benar-benar merdeka jika kita merdeka dari kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang ke sekolah tanpa makan yang baik,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang penguasaan negara terhadap cabang produksi penting dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.
Ia mengungkapkan, sejak pemerintahannya berjalan, negara telah mengembalikan lebih dari 3,2 juta hektare lahan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. “Tidak ada pemutihan-pemutihan. Kalau melanggar, ya diambil alih negara,” tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo menyebut sovereign wealth fund Indonesia kini masuk lima besar dunia, menunjukkan kekayaan negara yang harus dikelola dengan manajemen bersih dan profesional.