Spektrum Id Canberra, 11 Agustus 2025 – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengumumkan bahwa Australia akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB ke-80 yang akan berlangsung September mendatang. Keputusan ini, menurut Albanese, merupakan bagian dari upaya global yang terkoordinasi untuk mendorong terwujudnya solusi dua negara sebagai jalan terbaik mengakhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
“Australia mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri, dengan komitmen yang telah kami terima dari Otoritas Palestina,” ujar Albanese dalam konferensi pers di Canberra, usai rapat kabinet.
Ia menegaskan, pengakuan ini lahir setelah konsultasi dengan para pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, serta diskusi langsung dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Albanese menyebut solusi dua negara sebagai “harapan terbaik umat manusia” untuk menghentikan siklus kekerasan, penderitaan, dan kelaparan di Gaza. Ia mengingatkan bahwa sejak awal berdirinya PBB pada 1947, Australia sudah mendukung pendirian negara Israel berdampingan dengan negara Palestina, dan kini sikap itu kembali ditegaskan demi keamanan kedua belah pihak.
Dalam pengumumannya, Albanese menekankan bahwa Australia tetap berdiri bersama Israel dalam mengecam serangan Hamas 7 Oktober 2023, menyerukan pembebasan semua sandera, dan memastikan tidak ada peran bagi Hamas dalam negara Palestina di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa Otoritas Palestina telah memberikan komitmen signifikan, termasuk pengakuan hak Israel untuk hidup damai, komitmen demiliterisasi, penyelenggaraan pemilu umum, penghapusan sistem pembayaran bagi keluarga narapidana dan “martir”, serta reformasi tata kelola, transparansi keuangan, dan kurikulum pendidikan di bawah pengawasan internasional.
Albanese juga menyoroti peran Liga Arab yang secara tegas meminta Hamas mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjata kepada Otoritas Palestina. “Ini adalah kesempatan untuk memberikan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dengan cara yang mengisolasi dan melucuti Hamas,” katanya.
Namun, ia memperingatkan bahwa kebijakan Pemerintah Netanyahu, termasuk ekspansi permukiman ilegal, kekerasan pemukim di Tepi Barat, ancaman aneksasi wilayah pendudukan, serta rencana pemindahan paksa rakyat Palestina, berisiko membuat solusi dua negara semakin sulit tercapai.
“Situasi di Gaza telah melampaui ketakutan terburuk dunia. Terlalu banyak nyawa tak bersalah telah hilang. Bantuan kemanusiaan vital harus diizinkan masuk tanpa hambatan,” tegas Albanese, seraya menambahkan bahwa masalah ini bukan sekadar soal garis batas di peta, tetapi tentang “memberikan garis hidup” bagi rakyat Gaza.
Mengakhiri pernyataannya, Albanese mengajak komunitas internasional untuk memanfaatkan momen bersejarah ini. “Risiko mencoba tidak sebanding dengan bahaya membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Dunia tidak bisa menunggu keberhasilan yang pasti, karena itu berarti menunggu hari yang tak akan pernah datang,” pungkasnya.