.gif)
"Jika saya bersalah karena mempertahankan Pulau Batu Puteh, maka bawa saya ke pengadilan. Biarkan hakim yang menentukan, bukan Anwar Ibrahim yang menjadikan dirinya sendiri sebagai hakim dan jaksa," tegas Mahathir di hadapan massa yang hadir.
Mahathir memulai pidatonya dengan menekankan bahwa acara yang digelar adalah kegiatan damai dan mematuhi semua peraturan dan hukum negara. Namun ia menyayangkan adanya upaya pemerintah yang dinilainya mencoba menggagalkan kegiatan tersebut, meski tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
"Siapa yang mencoba menggagalkan kita? Pemerintah. Dan siapa yang memimpin pemerintah? Anwar Ibrahim," ucap Mahathir lantang.
Ia mengkritik keras gaya kepemimpinan Anwar yang menurutnya telah melangkahi sistem hukum yang seharusnya menjadi penentu dalam perkara apapun, termasuk dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan dirinya.
"Anwar bertindak seolah dia adalah hakim dan jaksa sekaligus. Dia membuat keputusan sendiri bahwa saya salah tanpa melalui proses pengadilan. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan," ujarnya.
Lebih lanjut, Mahathir juga menyinggung kasus penyitaan aset milik mantan Menteri Keuangan, Tun Daim Zainuddin, yang menurutnya dilakukan tanpa proses hukum yang sah.
"Belum diadili, belum dinyatakan bersalah, tapi sudah ada penyitaan. Ini bertentangan dengan hukum. Perdana Menteri bukanlah pengganti pengadilan," ungkap Mahathir.
Dalam pidatonya, Mahathir juga menyentil kebijakan ekonomi pemerintahan Anwar, yang dinilainya gagal mengatasi penderitaan rakyat. Ia menyebut bantuan tunai seperti RM100 setahun sebagai tidak memadai dan cerminan dari kegagalan memahami beban ekonomi yang dialami rakyat biasa.
"Empat puluh sen per hari, bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi. Rakyat semakin tertekan. Ada yang sampai bunuh diri karena kesulitan ekonomi. Ini bukan bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat," seru Mahathir.
Menutup pidatonya, Mahathir kembali menegaskan bahwa ia tidak takut menghadapi pengadilan karena merasa tidak melakukan kesalahan apapun.
"Saya tidak meminta kekebalan hukum. Kalau saya salah, silakan bawa saya ke pengadilan. Tapi jangan jadikan jabatan Perdana Menteri sebagai alat untuk menjatuhkan orang yang tidak bersalah," pungkasnya.
Pidato ini dipandang oleh banyak pihak sebagai bentuk eskalasi terbaru dari perseteruan politik antara dua tokoh besar Malaysia, sekaligus menandai ketegangan yang terus meningkat dalam dinamika politik dalam negeri.(T)
