.gif)
Spektrum Id Jakarta, 22 Juli 2025 — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers pada Selasa malam menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden RI terkait sejumlah agenda penting pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berlangsung di DPR RI.
“Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden pembahasan di DPR mengenai beberapa agenda penting yang menyangkut APBN,” ujar Sri Mulyani di hadapan awak media.
Menurutnya, terdapat tiga agenda utama yang disampaikan kepada Presiden.
Pertama, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 yang saat ini sedang dibahas bersama Badan Anggaran DPR. Ia menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Insya Allah sesuai dengan audit BPK, laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang perlu ditindaklanjuti, dan kami akan terus lakukan,” jelasnya.
Kedua, Sri Mulyani juga menyampaikan perkembangan pembahasan APBN 2025, terutama setelah penyampaian Laporan Semester I. Ia menuturkan bahwa outlook defisit pada APBN 2025 diperkirakan akan berada di kisaran 2,73% hingga 2,78% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Itu karena perhitungan dari sisi penerimaan maupun belanja negara,” jelas Menkeu.
Ketiga, persiapan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 juga telah dilaporkan kepada Presiden. Rencananya, Presiden akan menyampaikan nota tersebut kepada DPR pada Sidang Paripurna tanggal 15 Agustus 2025 mendatang.
Ia menyampaikan bahwa pembahasan menyentuh berbagai asumsi makro dan program prioritas pemerintah, seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, irigasi dan bendungan, serta perbaikan sekolah, madrasah, dan digitalisasi pendidikan.
“Tadi telah kami laporkan semuanya untuk mendapatkan arahan dari Bapak Presiden apakah prioritasnya sudah sesuai sebelum finalisasi,” katanya. Namun, Sri Mulyani belum bisa membeberkan rincian final RAPBN 2026 karena akan diumumkan langsung oleh Presiden dalam pidato kenegaraan.
Ia juga menekankan bahwa reformasi penerimaan negara tetap dilakukan agar pendapatan negara tetap kuat. Belanja negara diarahkan untuk mendukung program prioritas, sementara defisit dijaga tetap sehat agar kepercayaan pasar tetap terjaga.
“Presiden menekankan pentingnya regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada APBN. Deregulasi menjadi bagian penting untuk mempercepat investasi, perdagangan, serta tata kelola yang baik,” tutup Sri Mulyani.
Ia mengajak publik untuk menantikan penyampaian resmi Nota Keuangan oleh Presiden pada 15 Agustus mendatang.
