.gif)
Spektrum Id Jakarta, 22 Juli 2025 Partai NasDem menyampaikan pandangan resminya terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP NasDem. Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah pimpinan partai, termasuk Ketua Fraksi DPR RI, sekretaris jenderal, bendahara umum, serta beberapa ketua bidang dan komisi di DPR.
IKN sebagai Proyek Strategis Nasional
Dalam pemaparannya, Partai NasDem menegaskan bahwa IKN di Kalimantan Timur merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang bertujuan mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa-sentris. Hingga 2024, pemerintah telah mengalokasikan Rp89 triliun dari APBN untuk infrastruktur dasar dan fasilitas perkantoran, sementara investasi swasta dan BUMN mencapai Rp58,41 triliun.
Namun, di tengah upaya efisiensi anggaran negara, NasDem meminta pemerintah menyesuaikan pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal. "Infrastruktur yang sudah terbangun harus segera difungsikan agar tidak menjadi pemborosan anggaran," tegas salah satu pimpinan NasDem.
Hambatan dan Opsi Kebijakan
Partai NasDem menyoroti beberapa kendala, termasuk belum ditetapkannya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengalihan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN, sebagaimana amanat UU No. 3/2022. Hal ini menyebabkan ketidakpastian jadwal pemindahan kementerian/lembaga serta aparatur sipil negara (ASN).
Rekomendasi NasDem
NasDem memberikan dua opsi kebijakan kepada pemerintah:
1. Jika IKN Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara:
Presiden segera menerbitkan Keppres pengalihan status Ibu Kota dari Jakarta ke IKN.
Wapres dan kementerian prioritas (seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, PUPR, dan Bappenas) mulai berkantor di IKN secara bertahap.
"Dengan Wapres berkantor di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, bisa lebih terpantau," jelas NasDem.
Mengaktifkan infrastruktur yang sudah dibangun untuk menghindari pemborosan biaya pemeliharaan.
2. Jika IKN Belum Siap Dijadikan Ibu Kota Negara:
Moratorium sementara sambil menyesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.
Menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara hingga semua persiapan matang.
"Langkah ini menghentikan polemik status IKN sekaligus memastikan infrastruktur tidak mangkrak," tegas NasDem.
Penutup
Partai NasDem menekankan bahwa pandangan ini disampaikan sebagai masukan konstruktif untuk pemerintah. "Kami ingin IKN memberi manfaat nyata, bukan jadi beban negara," pungkas pernyataan resmi tersebut.
