.gif)
Spektrum Id Jakarta, 22 Juli 2025 — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan peringatan keras terhadap praktik curang dalam distribusi beras yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, Tito menyebut bahwa praktik oplosan dan pengurangan timbangan oleh oknum perusahaan adalah bentuk nyata dari tindakan merugikan rakyat kecil.
“Bayangkan, beras kita stoknya saat ini adalah yang terbesar sejak tahun 1945. Tapi ironinya, harganya justru naik. Ini jelas bukan karena pasokan, melainkan karena distribusinya bermasalah,” tegas Tito.
Oplosan dan Timbangan Kurang: Dua Modus Merugikan Rakyat
Tito menjelaskan, temuan dari Kementerian Pertanian mengungkap dua praktik curang yang marak terjadi:
-
Pengurangan berat isi beras kemasan, seperti kemasan 5 kg yang hanya berisi 4,5 kg.
-
Pengoplosan beras premium dengan kualitas medium, lalu dijual dengan harga premium.
“Setengah kilo per kantong itu berarti setengah kilo disedot dari rakyat. Kalau dikalikan jutaan kantong, ini sama saja korupsi besar-besaran. Ini adalah ‘vampir pangan’—mengisap darah rakyat,” katanya.
Tito menyebutkan bahwa beberapa dari pelaku tersebut merupakan perusahaan besar, dan praktik ini ditemukan salah satunya di Klaten, Jawa Tengah.
Harga Naik di Tengah Surplus: Rakyat Jadi Korban
Meski stok beras nasional melimpah—bahkan hampir mencapai 4 juta ton berkat kerja keras Kementerian Pertanian dan BULOG—kenaikan harga tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh permainan oknum dalam rantai distribusi dan perbedaan harga antarwilayah yang sangat mencolok.
Beberapa wilayah seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan mengalami harga beras hingga Rp57.000 per 5 kg, terutama karena faktor geografis dan distribusi melalui jalur udara. Namun Tito menyoroti juga adanya daerah produsen beras seperti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang justru mengalami disparitas harga yang tinggi.
“Ini bukan hanya soal logistik ekstrem, tapi soal sistem distribusi dan pengawasan yang lemah. Presiden menjadikan isu beras ini sebagai prioritas utama, karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat bawah,” tegasnya.
Komoditas Strategis: Beras dan BBM
Dalam rapat yang juga dihadiri Kantor Staf Presiden dan kepala daerah dari seluruh Indonesia, Tito menegaskan kembali bahwa beras dan BBM adalah dua komoditas paling strategis bagi negara. Keduanya memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.
“Naiknya harga beras atau BBM bisa mengguncang daya beli masyarakat luas. Negara harus hadir, bukan hanya dengan subsidi, tetapi dengan pengawasan dan tindakan tegas terhadap para pelaku pelanggaran,” ucapnya.
Penutup dan Tindak Lanjut
Tito mengimbau agar semua kepala daerah melakukan pemantauan ketat di lapangan dan bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindak pelaku kecurangan. Ia juga meminta masyarakat lebih teliti dalam membeli dan melaporkan jika menemukan kecurangan dalam berat atau kualitas beras.
“Jangan sampai rakyat dirugikan oleh permainan rakus segelintir perusahaan. Negara tidak boleh kalah. Kita harus lindungi rakyat kita,” tutup Tito.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Kantor Staf Presiden yang dipimpin oleh Dr. Edi Priyono mengenai langkah-langkah lanjutan dalam pengendalian harga beras dan pemetaan distribusi pangan nasional.
