.gif)
Spektrumid, Lingga- Sebagian lahan TNI Angkatan Laut (AL) di Dabo Singkep Kepulauan Riau (Kepri) yang selama ini menjadi daerah latihan akan dibangun smelter bauksit bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Mengenai PSN ini juga telah dibahas kembali dalam Rapat koordinasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI AL dengan pihak
Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu di Jakarta, Kamis 18/6/2025.
Rencananya pembangunan smelter bauksit oleh PT Tianshan Alumina Indonesia di selatan Pulau Singkep nanti, dilakukan dengan memotong kurang lebih 400 hektare lahan daerah latihan TNI AL.
Sedangkan penegasan status PSN di wilayah Dabo Singkep Kabupaten Lingga Kepri tersebut, telah tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023.
Rencana penggunaan lahan di Dabo Singkep ini sebenarnya telah dibahas dalam rapat koordinasi sebelumnya pada 7 Juni 2024 lalu, dengan menghasilkan beberapa kesepakatan antara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali bersama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarvest) saat itu Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut @kantorstafpresidenri,
TNI AL mengusulkan pembentukan zona penyangga (buffer zone) di kawasan pulau Dabo Singkep, waktu itu. Buffer Zone dirasa perlu, selain untuk menjaga keamanan juga mendukung aktivitas operasional TNI AL.
Dalam kesepakatan tersebut juga dimuat permintaan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar memberikan hak pengelolaan atas wilayah latihan militer kepada TNI AL.
@kantorstafpresidenri juga menjelaskan, dari sisi strategisnya pulau Dabo Singkep bagi pertahanan nasional dan operasional TNI AL,
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI menanggapi rapat koordinasi bersama Kemhan RI dan TNI AL sebagai bagian dari upaya kolaboratif mendukung pengembangan ekonomi wilayah tanpa mengesampingkan kepentingan pertahanan negara, juga disebutkan telah terdapat sejumlah inisiatif tindak lanjut yang disepakati Istana, Kemhan dan TNI AL khususnya terkait skema pemanfaatan lahan yang selaras dengan fungsi strategis kawasan militer.
KSP juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan pelaksanaan PSN ini secara terukur dan berimbang.
