.gif)
Jakarta, 16 Juni 2025 — Misteri hilangnya IPTU Tomi Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, terus menjadi perhatian publik. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Tim Bantuan Hukum IPTU Tomi yang diketuai oleh Martin Lukas Simanjuntak menegaskan bahwa pihak keluarga masih yakin bahwa IPTU Tomi Marbun masih hidup.
"Kalau memang beliau sudah meninggal, mana kuburnya? Sampai hari ini tidak ada bukti jelas. Keluarga tidak pernah menerima jenazah, tidak ada lokasi pemakaman, dan ini memperkuat keyakinan bahwa beliau masih hidup," tegas Martin di hadapan awak media.
Tim hukum juga mengungkapkan bahwa pencarian terhadap IPTU Tomi telah memasuki tahap ketiga, namun masih menyisakan banyak kejanggalan. "Proses pencarian sejak awal penuh tanda tanya. Tidak ada penjelasan rinci soal kronologi hilangnya IPTU Tomi di Papua Barat. Bahkan, informasi dari pihak internal pun sangat terbatas," tambah Martin.
Sebagai langkah hukum, Tim Bantuan Hukum telah mengirimkan surat resmi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Surat itu, menurut Martin, telah diterima secara resmi pada 10 Juni 2025.
"Dalam surat tersebut, kami meminta pembentukan tim independen gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, DPR, dan pihak independen untuk menyelidiki dugaan penghilangan secara paksa terhadap IPTU Tomi Marbun. Ini bukan sekadar hilang, tapi kami menduga ada unsur kesengajaan dan penghilangan paksa," ujar Martin.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Mabes Polri terkait isi surat tersebut maupun hasil pencarian lanjutan di Papua Barat. Pihak keluarga dan tim hukum berharap agar kasus ini tidak ditutup-tutupi dan segera ada titik terang.
"Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Kami ingin tahu: jika beliau sudah tidak ada, di mana jasadnya? Tapi jika masih hidup, kami minta negara hadir untuk menyelamatkannya," tutup Martin.
Kasus hilangnya IPTU Tomi Marbun bukan hanya menjadi tragedi keluarga, tapi juga ujian bagi komitmen negara dalam menjunjung transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap aparat penegak hukum.(Fr)
