.gif)
Washington DC – Gedung Putih menegaskan komitmen Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menjaga keamanan nasional, termasuk melalui penegakan hukum imigrasi yang tegas, menyusul insiden penembakan yang terjadi di Minneapolis, Minnesota, akhir pekan lalu.
Dalam konferensi pers, Juru Bicara Gedung Putih Caroline Leavitt menyampaikan bahwa Presiden Trump terus memantau situasi nasional, termasuk dampak badai musim dingin besar yang melanda sejumlah wilayah Amerika Serikat. Presiden telah menyetujui 12 deklarasi darurat federal dalam waktu 24 jam untuk negara bagian Arkansas, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, dan West Virginia.
Deklarasi tersebut memungkinkan negara bagian mengakses bantuan federal untuk pemulihan listrik, pembersihan jalan, serta mendukung layanan darurat guna menjaga keselamatan masyarakat.
Selain isu bencana, Gedung Putih juga menyoroti insiden kekerasan di Minnesota yang kini tengah diselidiki oleh Homeland Security Investigations (HSI), FBI, serta melalui peninjauan internal Customs and Border Protection (CBP). Pemerintah federal menegaskan tidak ingin ada warga Amerika yang terluka atau kehilangan nyawa di jalanan.
Namun, Gedung Putih secara terbuka mengkritik kepemimpinan negara bagian Minnesota. Pemerintahan Trump menilai tragedi tersebut dipicu oleh kebijakan “sanctuary city” dan penolakan pejabat Demokrat setempat, termasuk Gubernur Tim Walz dan Wali Kota Minneapolis Jacob Frey, untuk bekerja sama dengan Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Menurut Gedung Putih, kebijakan tersebut menghambat penangkapan imigran ilegal dengan rekam jejak kriminal berat, termasuk pelaku kekerasan, kejahatan seksual, dan kejahatan terorganisir. Retorika anti-penegak hukum yang berkembang dinilai turut menciptakan situasi berbahaya bagi petugas dan masyarakat umum.
Presiden Trump dilaporkan telah berbicara langsung dengan Gubernur Walz dan mengajukan tiga tuntutan utama, yakni menyerahkan seluruh imigran ilegal kriminal yang ditahan kepada otoritas federal, memastikan penyerahan imigran ilegal yang ditangkap polisi lokal, serta memperkuat kerja sama aparat daerah dengan penegak hukum federal dalam penangkapan buronan kriminal.
Gedung Putih menegaskan bahwa kerja sama semacam ini telah diterapkan di sebagian besar negara bagian lain dan terbukti meningkatkan keamanan publik. Pemerintah juga mendorong Kongres AS untuk segera mengesahkan undang-undang yang mengakhiri kebijakan sanctuary city secara nasional.
“Amerika harus menjadi tempat aman bagi warga yang taat hukum, bukan bagi imigran ilegal kriminal,” tegas Leavitt.
Pemerintahan Trump juga menegaskan kembali dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum federal dan menyatakan bahwa mayoritas warga Amerika mendukung deportasi imigran ilegal yang terlibat kejahatan berat. Presiden Trump disebut akan terus menjalankan mandat pemilih untuk memperketat pengawasan perbatasan dan menegakkan hukum imigrasi demi menjaga keselamatan nasional.(FR)
Source : the white house
