Jakarta, 4 September 2025Perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam BMC Kerakyatan menghadiri undangan dialog di Istana Negara. Pertemuan ini difasilitasi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Prof. Brian. Dialog ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan ke DPR RI.
Walaupun Presiden RI tidak dapat hadir secara langsung karena agenda Maulid di Masjid Istiqlal, pertemuan berlangsung dengan suasana terbuka dan penuh perhatian terhadap aspirasi mahasiswa.
Poin-Poin Utama Tuntutan Mahasiswa
-
Pembentukan Tim Investigasi Dugaan Makar
Mahasiswa menuntut Presiden segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar dan memastikan transparansi proses hukum. -
Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Revisi KUHAP
Mahasiswa mendesak pemerintah bersama legislatif mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai komitmen pemberantasan korupsi. -
Penghentian Kriminalisasi Aktivis
Mahasiswa meminta pembebasan aktivis yang ditangkap selama aksi demonstrasi dan pembentukan Report Desk untuk mengumpulkan data kriminalisasi aktivis di seluruh daerah. -
Reformasi Institusi Publik dan Penegakan Supremasi Sipil
Mahasiswa mendesak reformasi Polri, penguatan institusi publik yang inklusif, penolakan praktik militerisme, serta penegakan supremasi sipil di seluruh aspek pemerintahan. -
Kebijakan Pro-Rakyat
Evaluasi kebijakan pajak dan PBB agar tidak memberatkan rakyat, pembukaan lapangan kerja, penanganan data kemiskinan secara transparan, pengelolaan sumber daya alam dan pangan untuk kepentingan rakyat, serta pemberantasan mafia ekonomi. -
Perlindungan HAM dan Kebebasan Beragama
Mahasiswa mendesak revisi dan pengesahan peraturan presiden terkait perlindungan kebebasan beragama, termasuk perlindungan jemaat gereja dan komunitas minoritas.
Mensesneg menyampaikan bahwa semua aspirasi mahasiswa akan segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait. Mahasiswa mengapresiasi respons positif pemerintah namun menegaskan perlunya pengawalan publik secara berkelanjutan agar komitmen pemerintah benar-benar terlaksana.