.gif)
Jakarta, 08-September - 2025 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Yusril Iza Mainra menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan reformasi menyeluruh di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Hal ini merespons gelombang aksi besar-besaran pada akhir Agustus yang memunculkan tuntutan publik untuk perbaikan sistem politik nasional. Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku anggota DPR dan sistem representasi politik saat ini menjadi pemicu meningkatnya eskalasi aksi protes. Aspirasi rakyat yang tidak tersalurkan secara efektif melalui lembaga perwakilan meledak dalam bentuk unjuk rasa dan kritik tajam di media sosial.
Prof. Yusril mengkritik keras sistem pemilu yang ada saat ini. Ia menilai mekanisme politik yang mengutamakan popularitas dan modal besar telah mengikis kualitas demokrasi. “Siapa yang punya uang atau terkenal, besar peluangnya untuk menang. Banyak kader berkualitas dan aktivis yang kalah karena tidak memiliki modal,” tegasnya. Ia juga menilai partai politik kini cenderung menjadi oligarki internal, sehingga seleksi calon legislatif tidak lagi berbasis kualitas maupun kaderisasi.
Pemerintah, kata Prof. Yusril, tengah menyiapkan langkah strategis, termasuk amandemen Undang-Undang tentang DPR dan Partai Politik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki sistem representasi rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. “Reformasi politik ini adalah tekad Presiden sejak awal memimpin. Meski fokus ekonomi penting, kami tidak melupakan perlunya perbaikan menyeluruh di bidang politik,” jelasnya.
Menyikapi korban jiwa dan penangkapan aktivis pasca-aksi Agustus, Prof. Yusril menegaskan perlunya penegakan hukum yang objektif dan adil. Mahasiswa dan buruh yang menyampaikan aspirasi tidak seharusnya ditahan, sementara pelaku penjarahan dan perusakan tetap diproses hukum. “Kami juga melakukan evaluasi internal terhadap aparat. Jika ada abuse of power, kami tindak tegas,” ujarnya.
Prof. Yusril menilai peristiwa akhir Agustus harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi nyata. Ia yakin pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan regulasi baru agar pemilu mendatang lebih ideal. “Perubahan harus segera dilakukan. Target satu tahun untuk tahap awal realistis, meski proses penuh tentu butuh waktu. Kita tidak ingin krisis seperti tahun 1998 terulang kembali,” tutupnya.
Source : Yusril Ihza Mahendra Official
