.gif)
Spektrum Id Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga BUMN dalam menyukseskan program prioritas nasional di bidang pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Bidang Pangan yang dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan BUMN, serta jajaran Forkopimda Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Khofifah melaporkan perkembangan berbagai program strategis, termasuk koperasi merah putih (KMP), penyaluran pupuk bersubsidi, hingga makan bergizi gratis (MBG). Ia mengungkapkan masih banyak kendala di lapangan, mulai dari permodalan koperasi yang rata-rata di bawah Rp2 juta, keterlambatan petunjuk teknis penyaluran dana, hingga keterbatasan kuota pupuk bersubsidi.
“Skema pembayaran yang saat ini cenderung cash on delivery membuat koperasi membutuhkan modal besar. Kami berharap ada skema konsinyasi agar operasional koperasi bisa lebih ringan,” jelas Khofifah.
Selain itu, ia juga menyoroti distribusi beras SPHP yang belum merata di pasar-pasar tradisional Jawa Timur. Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, mengingat mayoritas masyarakat hanya mampu membeli beras medium.
“Kami mohon intensitas monitoring ditingkatkan, terutama di pasar-pasar tradisional, agar beras medium ini betul-betul sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Khofifah juga melaporkan capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur, yang hingga pertengahan Agustus sudah menjangkau 1,9 juta penerima manfaat dari target 10,5 juta. Namun ia menekankan perlunya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah, serta optimalisasi peran Satgas di masing-masing wilayah.
“Kurangnya koordinasi dan sosialisasi menjadi catatan penting. Dengan dukungan semua pihak, termasuk Pangdam, Kapolda, Kajati, dan para bupati-wali kota, kami optimis program prioritas Presiden bisa terlaksana dengan baik menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Khofifah.
