.gif)
Spektrum Id Kantor Komunikasi Kepresidenan RI – Jakarta, 14 Agustus 2025
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI menyampaikan sejumlah informasi penting terkait peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, rencana pidato Presiden, serta menanggapi berbagai isu nasional dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/8).
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan dua pidato kenegaraan pada Kamis (15/8). Pidato pertama akan berlangsung pukul 09.00 WIB di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berisi capaian kinerja pemerintahan selama hampir 300 hari. Pidato kedua pada pukul 14.30 WIB di DPR RI akan memaparkan pengantar Rancangan APBN 2026.
Masyarakat diimbau untuk mengikuti siaran langsung kedua pidato melalui berbagai kanal media. Selain itu, detik-detik proklamasi 17 Agustus akan dipimpin langsung Presiden di halaman Istana Negara, dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota kabinet, perwakilan negara sahabat, serta sekitar 16.000 warga. Pada pukul 10.17–10.20 WIB, seluruh masyarakat diminta menghentikan aktivitas untuk menghormati pengibaran bendera Merah Putih.
Rangkaian perayaan juga akan dimeriahkan dengan pesta rakyat, karnaval kemerdekaan, dan panggung hiburan di sepanjang Jalan Thamrin–Sudirman. Sejumlah karakter intelektual properti lokal seperti Si Juki dan Jumbo akan turut hadir.
Terkait isu perombakan kabinet (reshuffle), Kepala PCO menegaskan hal tersebut hanya dapat dipastikan jika diumumkan langsung oleh Presiden. Ia juga menyampaikan undangan pidato kenegaraan telah dikirim kepada seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden, dengan harapan menjadi momen persatuan nasional.
Saat ditanya mengenai kemungkinan kenaikan gaji PNS dalam nota keuangan, ia enggan memberi bocoran dan meminta publik menunggu pidato Presiden.
Menanggapi keraguan Partai Buruh soal data pembukaan lapangan kerja, Kepala PCO menyebut BPS mencatat sektor industri tumbuh 5,6 persen dan investasi 6,9 persen hingga Agustus 2025, menciptakan 1,259 juta lapangan kerja. Ia meminta perdebatan dilakukan dengan data, bukan sekadar perasaan.
Terkait tata kelola royalti di industri musik, ia menyebut lembaga sesuai undang-undang sudah ada, namun perlu dialog berkelanjutan agar tercipta solusi menguntungkan bagi seniman, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menyoal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, Jawa Tengah, ia menegaskan peristiwa tersebut merupakan dinamika lokal, bukan akibat efisiensi anggaran pemerintah pusat. Kebijakan tarif PBB adalah kewenangan daerah dan biasanya ditetapkan melalui peraturan daerah bersama DPRD.
“Kalau ada peristiwa seperti di Pati, sebaiknya dimaknai sebagai dinamika tingkat lokal, bukan langsung dihubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.
Konferensi pers diakhiri dengan ajakan kepada masyarakat untuk memaknai HUT RI ke-80 secara khidmat dan penuh sukacita, serta terus berupaya mewujudkan kemerdekaan sejati: bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketergantungan.
