.gif)
Spektrum Id Jakarta, 15 Juli 2025 — Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 untuk menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024.
Dalam paparannya, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi atas masukan dan kritik dari seluruh fraksi DPR RI yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara secara lebih transparan dan akuntabel.
"Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh tantangan, ditandai dengan ketegangan geopolitik, inflasi tinggi, gangguan rantai pasok global, serta dampak fenomena El Nino. Namun, di tengah tantangan tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan dan terus mengalami pemulihan," ujar Sri Mulyani.
Ia menjelaskan bahwa pada semester pertama 2024, penerimaan negara mengalami kontraksi hingga 62% akibat tekanan global, sementara belanja negara meningkat tajam sebagai respon terhadap inflasi dan pelaksanaan pemilu. Meskipun demikian, defisit APBN dapat dijaga di bawah proyeksi, dan pendapatan dari sektor perpajakan tetap mencapai target.
Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,03%, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang stabil. Inflasi juga berhasil dikendalikan di bawah target berkat kebijakan distribusi dan intervensi harga yang efektif.
Pemerintah, lanjut Sri Mulyani, tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran juga terus dilanjutkan secara konsisten.
Dalam bidang fiskal, perhatian besar diberikan terhadap tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pengelolaan beban bunga utang secara berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia dan lembaga terkait guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan neraca pembayaran.
Sri Mulyani menekankan pentingnya optimalisasi sektor pengolahan dan pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendorong investasi di sektor industri strategis. Kebijakan subsidi dan penyaluran dana desa juga akan terus dievaluasi untuk menjamin efektivitas dan ketepatan sasaran.
Pemerintah, tambahnya, akan mengoptimalkan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) demi menjaga stabilitas fiskal dan mendorong belanja yang produktif. Ia juga mengajak DPR RI untuk memandang surat berharga negara sebagai instrumen investasi pembangunan, bukan sekadar beban fiskal.
"Sinergi yang baik antara pemerintah dan DPR dalam pengelolaan APBN sangat penting. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan negara dan terus meningkatkan efisiensi serta efektivitas anggaran demi kesejahteraan rakyat," tutup Sri Mulyani.
Rapat Paripurna tersebut menjadi forum penting dalam evaluasi kinerja anggaran tahun lalu sekaligus pijakan dalam memperkuat kebijakan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan di tengah dinamika global.
