Notification

×

Iklan


 

Iklan

Indeks Berita

Catatan Kritis Wahidin (NasDem) Terkait Pelayanan Haji 2025 – Desakan Perbaikan Kualitas dan Penegakan Hukum

Saturday, 19 July 2025 | July 19, 2025 WIB | 0 Views Last Updated 2025-07-19T13:57:12Z



Spektrum Id Jakarta, [Tanggal] – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Wahidin, menyampaikan catatan kritis terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Ia menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan, diplomasi intensif dengan Arab Saudi, penegakan hukum terhadap oknum nakal, hingga efisiensi struktur organisasi penyelenggara haji.

1. Kualitas Layanan Harus Jadi Prioritas

Wahidin menegaskan, Partai NasDem berkomitmen agar pelayanan haji Indonesia harus berkualitas. "Dari 2024 kemarin, sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan haji relatif kurang bagus. Ke depan, ini harus diperbaiki," ujarnya. Ia mendorong Badan Pengelola Haji (BPH) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk koordinasi lebih baik dengan pemerintah Arab Saudi.

2. Diplomasi Tingkat Tinggi dengan Arab Saudi

Wahidin menyarankan BPH melakukan diplomasi aktif untuk menghindari miskomunikasi dan kebijakan sepihak dari Pemerintah Arab Saudi yang kerap tidak terkoordinasi dengan Indonesia. "Jangan sampai ada kebijakan mendadak yang merugikan jemaah haji kita," tegasnya.

3. Penegakan Hukum terhadap Oknum Nakal

Wahidin menyoroti maraknya praktik manipulasi dalam proses keberangkatan haji, termasuk kasus paspor dan kuota. "Banyak oknum bermain, menyebabkan masyarakat gagal berhaji. Ini harus ditindak tegas," serunya. Ia mendesak BPH dan aparat hukum menindak tegas pelaku yang merugikan calon jemaah.

4. Efisiensi Struktur Organisasi

Menurut Wahidin, struktur penyelenggara haji harus ramping namun efektif. "Pengalaman sebelumnya, Dirjen Haji punya struktur besar hingga tingkat kabupaten, tapi pelaksanaannya masih bermasalah. Lebih baik kecil tapi efisien," ujarnya.

5. Integrasi Layanan Haji-Umroh

Terakhir, Wahidin mendorong agar seluruh urusan haji dan umroh dikelola secara terintegrasi untuk memastikan standar layanan yang konsisten dan transparan.

Dengan sejumlah catatan ini, NasDem mendesak pemerintah dan BPH segera mengambil langkah konkret agar haji 2025 lebih baik. "Masyarakat berhak mendapat pelayanan terbaik dalam menjalankan ibadah suci," pungkas Wahidin.

×
Berita Terbaru Update
Do you have any doubts? chat with us on WhatsApp
Hello, How can I help you? ...
Click me to start the chat...